Ubah – Masa pemerintahan Presiden Soekarno, terutama pada periode Demokrasi Terpimpin (1959-1966), diwarnai oleh berbagai kebijakan politik yang berorientasi pada pembangunan negara dan penguatan posisi Indonesia di dunia internasional. Salah satu kebijakan besar yang dikenalkan oleh Soekarno pada masa ini adalah Politik Mercusuar. Politik Mercusuar adalah sebuah kebijakan ambisius yang bertujuan untuk memposisikan Indonesia sebagai pemimpin dunia baru, yang disebut oleh Soekarno sebagai “mercusuar dunia”. Meskipun kebijakan ini memiliki visi besar untuk membangun Indonesia sebagai kekuatan yang diperhitungkan di kancah global, ada berbagai kritik yang bisa diangkat terkait dampak, efektivitas, dan tujuan kebijakan ini.
1. Pembangunan yang Tidak Merata dan Terlalu Terpusat
Salah satu kritik utama terhadap kebijakan Politik Mercusuar adalah fokusnya yang berlebihan pada pembangunan proyek-proyek besar dan simbolis yang lebih terpusat pada pulau Jawa, khususnya Jakarta, sebagai pusat pemerintahan. Pembangunan yang terkonsentrasi di satu wilayah ini menyebabkan ketimpangan yang signifikan antara daerah-daerah lain di Indonesia, yang tidak mendapatkan perhatian yang setara.
Salah satu contoh dari kebijakan ini adalah pembangunan berbagai fasilitas megah, seperti Monumen Nasional (Monas), Istana Merdeka, dan sejumlah proyek-proyek infrastruktur besar lainnya. Meskipun proyek-proyek ini dianggap sebagai simbol kemajuan negara, banyak pihak yang menilai bahwa prioritas seharusnya diberikan kepada pembangunan sektor-sektor yang lebih mendasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemerataan infrastruktur di luar Jawa. Hal ini memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi antara Jawa dan luar Jawa, serta memperlebar kesenjangan pembangunan antara pusat dan daerah.
2. Pengabaian terhadap Kesejahteraan Rakyat
Politik Mercusuar juga sering dianggap lebih mengutamakan pencitraan internasional daripada kesejahteraan rakyat Indonesia. Presiden Soekarno memiliki ambisi besar untuk membuat Indonesia menjadi kekuatan yang diperhitungkan di dunia internasional, terutama di dunia Timur dan gerakan Non-Blok. Namun, kebijakan-kebijakan tersebut seringkali tidak membawa dampak langsung yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Pada saat yang sama, rakyat Indonesia masih menghadapi masalah besar seperti kemiskinan, kelaparan, dan ketidakadilan sosial. Pembangunan fisik yang dilakukan pemerintah lebih menekankan pada simbol-simbol kemajuan seperti Monas, Tugu Proklamasi, dan berbagai proyek megah lainnya yang lebih bersifat simbolis, sementara kesejahteraan rakyat tetap terabaikan. Banyak rakyat yang merasa bahwa kebijakan ini tidak membawa perubahan nyata dalam kualitas hidup mereka.
3. Ekspansi Militer yang Meningkat dan Biaya yang Membengkak
Di bawah kebijakan Politik Mercusuar, Soekarno juga melancarkan berbagai kebijakan luar negeri yang sangat ambisius. Salah satu kebijakan yang paling terkenal adalah upaya untuk mendukung perjuangan kemerdekaan negara-negara Asia-Afrika dan menjadi pemimpin gerakan Non-Blok. Namun, kebijakan luar negeri yang agresif ini sering kali mengarah pada pemborosan sumber daya negara dan memperburuk ekonomi domestik.
Keterlibatan Indonesia dalam berbagai konflik internasional, seperti Konfrontasi dengan Malaysia dan dukungan terhadap negara-negara yang berjuang untuk kemerdekaan, menguras banyak dana negara. Indonesia juga membangun dan memperkuat angkatan bersenjatanya dengan biaya yang besar, padahal dalam waktu yang bersamaan, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi yang parah. Pembangunan militer yang masif ini tidak hanya menghabiskan banyak anggaran negara, tetapi juga menambah ketegangan sosial dan politik di dalam negeri.
4. Otokrasi dan Pengabaian terhadap Demokrasi
Meskipun Soekarno pada awalnya dikenal sebagai sosok yang memperjuangkan kemerdekaan dan demokrasi, pada masa Demokrasi Terpimpin, ia mulai mengkonsolidasikan kekuasaan secara otoriter. Kebijakan Politik Mercusuar berjalan seiring dengan penyingkiran partai-partai politik yang beroposisi dan pengurangan ruang kebebasan berpendapat. Soekarno lebih mengutamakan stabilitas politik dalam bentuk kekuasaannya yang absolut.
Di bawah Demokrasi Terpimpin, Soekarno lebih mengandalkan kedekatannya dengan militer dan partai-partai yang mendukungnya, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Partai Nasional Indonesia (PNI), sementara partai-partai oposisi lainnya dibatasi peranannya. Hal ini menciptakan sistem pemerintahan yang lebih terpusat dan kurang mengakomodasi prinsip-prinsip demokrasi yang sebenarnya diharapkan masyarakat.
5. Krisis Ekonomi yang Melanda Indonesia
Kebijakan Politik Mercusuar yang ambisius juga berkontribusi pada krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soekarno. Politik luar negeri yang terlalu agresif, pemborosan anggaran untuk pembangunan proyek-proyek besar, dan kebijakan ekonomi yang kurang tepat sasaran menyebabkan inflasi yang melambung tinggi, kelangkaan barang, dan penurunan daya beli masyarakat.
Kebijakan ekonomi yang tidak terstruktur dengan baik, ditambah dengan ketergantungan yang besar pada bantuan luar negeri, menyebabkan Indonesia mengalami defisit yang besar. Hal ini berujung pada krisis ekonomi yang parah pada awal 1960-an, yang pada akhirnya memperburuk kondisi sosial dan politik di dalam negeri. Pada titik ini, banyak rakyat yang merasakan penderitaan akibat kebijakan-kebijakan Soekarno yang lebih fokus pada ambisi besar negara daripada pemenuhan kebutuhan dasar rakyat.
6. Beban Sosial dan Politik yang Berat
Politik Mercusuar yang diimplementasikan Soekarno juga memberikan dampak sosial dan politik yang berat bagi Indonesia. Kebijakan luar negeri yang agresif dan pembangunan infrastruktur yang ambisius memicu ketegangan dengan negara-negara tetangga, sementara di dalam negeri, ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintahan semakin meningkat. Tidak jarang, kebijakan ini menciptakan polarisasi sosial yang tajam, di mana rakyat miskin semakin terpinggirkan, sementara elit politik menikmati keuntungan dari kebijakan-kebijakan tersebut.
Selain itu, ketegangan politik internal yang timbul akibat kebijakan ini turut memperburuk situasi. Pendekatan Soekarno terhadap partai-partai politik yang berbeda dan kecenderungannya untuk mengkonsolidasikan kekuasaan tanpa pengawasan yang memadai menciptakan situasi yang rentan terhadap kerusuhan sosial dan perpecahan politik yang lebih dalam.
Kesimpulan
Kebijakan Politik Mercusuar yang diperkenalkan oleh Presiden Soekarno pada masa Demokrasi Terpimpin memang memiliki niat baik untuk membawa Indonesia ke panggung dunia dan memproyeksikan kekuatan negara. Namun, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai kritik, mulai dari ketidakmerataan pembangunan yang lebih menguntungkan kota besar, pengabaian terhadap kesejahteraan rakyat, hingga pemborosan sumber daya negara untuk proyek-proyek besar yang lebih bersifat simbolis. Politik luar negeri yang terlalu ambisius dan pengabaian terhadap ekonomi domestik juga berkontribusi pada krisis ekonomi yang akhirnya mengguncang Indonesia pada akhir masa pemerintahan Soekarno. Dalam banyak hal, Politik Mercusuar lebih mencerminkan ambisi besar seorang pemimpin daripada pemenuhan kebutuhan rakyat yang lebih mendesak.
